Ketua Pembangkang menegaskan suara rakyat yang ingin tahu akan kewujudan dan kedudukan titah tambahan (adendum) terhadap bekas Perdana Menteri Najib Razak adalah dijamin Perlembagaan Persekutuan.
The public has the right to ask questions on the alleged existence of the royal addendum that would allow former prime ...
Some results have been hidden because they may be inaccessible to you
Show inaccessible results
Feedback